Jalan Layang Berbayar Semakin Panjang

Para petinggi negara sedang memiliki banyak keinginan, yang dilandasi atas dasar tanggung jawab. Segala bidang sedang dicoba diperbaharui dengan dalih demi Rakyat! Mulai dari urusan dapur soal tabung gas 3 Kg yang akan diganti menjadi tabung pink. Tarif listrik yang terus-terusan naik. Premium juga digantikan Pertalite. Urusan air yang sudah naik per kubik, urusan tambang yang akan ada kontrak baru, urusan lokalisasi legal yang diperbaruhi menjadi ilegal, urusan tanah rakyat yang diminta oleh negara, sampai akhlak dan karakter bangsa juga direvitalisasi melalui sektor pendidikan moral dan budi pekerti di bangku sekolah formal.

Banyak urusan para petinggi negara ini, hingga tidak tahu lagi semua urusan itu untuk siapa? Untuk pribadi pengampu jabatan? Untuk keuntungan-keuntungan antargolongan? Dan mudah-mudahan tetap untuk rakyat! Waluapun rakyat sudah tahu dengan gamblang bahwa proyek-proyek pemerintah di masa lalu dijadikan ajang memperkaya diri sendiri dan golongan.

Keinginan-keinginan yang akhirnya menjadi permasalahan sendiri bagi para pemangku jabatan yang nakal. Alih-alih menjadi kaya raya, bisa hidup foya-foya melampiaskan nafsu melebihi binatang, lalu di hari tua tinggal ongkang-ongkang kaki. Malah, mereka yang nakal harus rela kebebasannya direnggut, menginap di hotel prodeo berpakaian biru atau rompi orens dengan tulisan “TAHANAN”. Semestinya penjara adalah hal yang layak ditakuti. Namun tidak untuk para pejabat. Sudah terlalu banyak pejabat negara yang sebelumnya manusia terhormat tergeser menjadi orang binaan.

Apa mungkin, ketika pejabat mendapatkan binaan di dalam penjara keinginan nakalnya semakin bisa tersalurkan, hingga para pejabat berlomba-lomba masuk penjara? Kita bisa ambil contoh Gayus Tambunan, walau berstatus tahanan ia masih bisa pelesiran keliling Asia, makan di restoran berteman 2 wanita sekaligus, (nah kalo berteman dua wanita bukan muhrim asal bayar gak papah, tapi kalau berteman dua perempuan yang muhrim harus tabah dan tawakal mempelajari segudang dalil akli dan naklinya) dan hebatnya Gayus bisa nonton turnamen tenis di Bali. Waaaw emeeejiiing….. Tidak menutup kemungkinan, pengistimewaan itu bisa didapatkan oleh para pejabat yang sedang menjalani hukuman. Udah kayak martabak telor khas Tegal aja, istimewa… telornya duaah!

Banyaknya Proyek yang Ingin Dikerjakan
Mengutip pelajaran Sejarah di bangku Sekolah Dasar (SD) kelas 6 pada zaman saya sekolah. Diceritakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Daendles membuat Jalan Raya Pos atau De Groote Postweg sepanjang 1.000 kilometer yang menghubungkan Anyer (Banten) hingga Panarukan (Situbondo, Jawa Timur) sudah lebih dari seabad silam (1810-1825). Hari ini ruas ja;an itu lebih dikenal dengan  sebutan Jalur Pantura.

Ambisi menyaingi pemerintah Hindia-Belanda yang bisa membangun jalan panjang di tanah air, Presiden Soeharto mencanangkan pembuatan jalan serupa. Sebelum rampung wacana itu, Soeharto terkena Karma Pala dan diharuskan lengser dari jabatanya. B.J. Habibie sebagai penerus Soeharto tidak tertarik akan proyek tersebut, karena mungkin Belanda sudah bukan sainganya selaku individu. Apalagi Gus Dur, beliau tidak menjamah proposal yang diwariskan oleh seniornya. Proposal proyek ini dijamah ketika jaman Presiden Megawati, dilanjutkan SBY, tapi nahas kedua presiden tersebut tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tersebut.

Kini, pemerintah Joko Widodo membuka proposal lama tersebut. Semenjak Jokowi menjabat sebagai Presiden  di tahun 2014, proposal pembuatan jalan tol Trans Jawa menjadi prioritas utama sebagai salah satu jalan menyejajarkan diri dengan pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Dengan dalih percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dua digit. Proyek jalan tol Trans Jawa sepanjang 1.187,59 Km menghabiskan anggaran sejumlah Rp 46,77 Trilyun.

Jalan berbayar ini ditargetkan selesai pada tahun 2019, dimana di tahun itu pula jabatan Ir. Joko Widodo rampung sebagai Presiden. Lagi-lagi hanya bisa berharap semoga, entah semoga yang baik atau semoga buruk. Semoga saja proyek jalan tidak dipolitisasi, mudah-mudahan ini uang jalan tidak dikorupsi. Yah, kalau korupsi jangan banyak-banyak asal saya dibagi. Kalau dapat jatah uang akan saya sucikan, buat membangun Pondok Pesantren Dahrul Syahwat.

Membuka Ingatan
Masih basah ingatan warga negara Indonesia tentang ontran-ontran mudik lebaran 2016. Bukan tidak mungkin pula pembaca adalah salah satu di antara ribuan orang yang terjebak macet di ruas tol Jakarta-Brebes sepanjang 364 km, bagi yang lupa “Harap-Maklum” mungkin hal ini adalah kejadian remeh temeh yang tidak lagi masif diperbicangkan. Atau bahkan sebuah kejadian yang sangat layak untuk dilupakan begitu saja.

Seperti dilansir salah satu portal berita daring, “Macet Horor Berjam-jam di Brebes, Jawa Tengah Menyebabkan 12 Orang Meninggal Dunia”. Peristiwa ini dikenal dengan istilah Brexit. Serupa tapi tak sama dengan Brexit di Eropa sana. Brexit yang dimaksud di sini merujuk kepada pintu keluar tol Brebes sehingga didapati istilah Brebes Exit dan disingkat menjadi Brexit. Kebanyakan dari mereka diduga kelelahan ataupun sudah memiliki penyakit bawaan. Prosesi kemacetan yang lebih dari 24 jam untuk jarak tempuh Jakarta-Brebes terjadi mulai dari H-5 sampai H-3 arus mudik lebaran 2016. Kalau tidak percaya, tanyakan saja kepada Pamungkas yang rumahnya di Brebes, yang waktu kejadian berubah jadi ksatria menenteng jeriken nyari bensin kesana kemari, gang persis di depan rumahnya tiba-tiba seperti parkiran mobil berplat B.

Dalam perjalanan normal, jarak tempuh Jakarta-Brebes bisa ditempuh kurang dari 4 jam. Tergantung kita mengendari mobil jenis apa. Kalau menggunakan Honda Accord dengan kapasitas mesin 2500cc, kurang dari 4 jam kita bisa melewati jalur sepanjang 364 Km, tapi ketika memakai mobil dengan bahan bakar listrik yang sering disewakan di pusat perbelanjaan untuk anak-anak usia kurang dari 10 tahun, wajarlah kalau lebih dari 24 jam.

Minimnya fasilitas tempat peristirahatan bagi pengguna jalan dikambinghitamkan oleh pengampu kebijakan. Gobloknya, sudah tahu minim arus jalan dibuka untuk pemudik yang jumlah tiap tahunnya dapat diprediksi selalu bertambah. Walhasil, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kena damprat waktu kocok ulang kabinet kerja. Kalau peristiwa ini terjadi di Jepang, saya kira pejabatnya langsung melakukan penebusan dosa dengan cara harakiri di alun-alun kota agar semua rakyat bisa melihat dan tetap percaya pada pemimpinya. Untungnya kelalaian pemimpin ini terjadi di Indonesia, pejabat yang lalai hingga menjurumuskan rakyat hanya digeser jabatanya. Dari yang semula menjabat Menteri Perhubungan kini menempati pos Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jancok ra, mesti ra nggagas, sing penting kerja… kerja… kerja… hoeh po kerja po kerja kerja opo ngerjain, kerja opo dikerjani?

Jalan Tol Pemalang-Batang-Kendal-Semarang

Banyak media yang sudah mewartakan, bahwasanya arus mudik 2017 jalan tol Pemalang-Batang dan Kendal- Semarang (disingkat LADANG) sudah bisa dilalui. Pembangunan jalan berbayar LADANG dengan nilai total investasi mencapai Rp15,85 trilyun. Jumlah uang sebanyak itu untuk pembangunan jalan dan pembebasan lahan yang awalnya meliputi rumah hunian, sawah, kebun, hingga kuburan angker milik masyarakat.

Ketika kita melihat tahun kemarin, saat jalan tol masih sepanjang 364 Km dan hanya sampai Brexit, dalam peluncuran perdananya di arus mudik 2016 mengalami kemacetan yang sangat mengenaskan, bahkan hingga memakan korban jiwa. Dengan rentan satu tahun, untuk arus mudik 2017 pemerintah sudah gembar-gembor akan terkejarnya target menyambungkan jalan tol Jakarta – Semarang sepanjang 435,7 Km, jumlah ini bertambah panjang 171,7 Km dibandingkan tahun 2016 yang awalnya 364 Km.

Yang pasti macet itu sangat amat membosankan, menyebalkan dan melelahkan! Udah itu saja, tidak perlu mengutip keilmuan Pisikologi manusia, macet sangatlah membosankan! T.I.T.I.K “Loe yakin Gubernur baru Jakarta bisa membenahi kemacetan? Jangan-jangan cuma pas lebaran doang, karena macetnya disebar ke seluruh penjuru angin.” Ketika para penumpang mengeluhkan seperti itu, apalagi sopir? Apakah dia harus mengambil keputusan untuk memasukkan mobilnya ke dalam jurang? Hah! Silahkan panjatkan doa kepada Dewa agar arus mudik yang kurang lebih akan berlangsung 3 bulan lagi tidak mengalami hal-hal yang bisa meramaikan media massa.

Cerita Ikhwal Uang Ganti Rugi
Kebetulan, Kendal adalah tempat lahir saya, entah ini anugerah atau musibah. Banyak rumah dan sawah tetangga saya terkena gusur guna pembangunan proyek jalan tol LADANG. Dalam proses pembebasan lahan, ada beberapa LSM dan LBH yang mendampingi masyarakat atas hak ganti rugi yang harus sesuai. Masyarakat tidak ada yang bisa menolak ketika tanahnya akan dipergunakan oleh negara, hal itu dikarenakan negara sudah memiliki tameng untuk menundukkan rakyatnya sendiri. Untuk pembebasan lahan proyek jalan tol LADANG pemerintah memakai perisai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dalam proses ganti rugi pemerintah memang sudah menggunakan prosedur yang diamanahkan UU, salah satunya adalah mediasi atau musawarah antara pemerintah dan warga pemilik tanah. Karena ini di kampung, (ingat, kampung belum tentu kampungan), musyawarah berlangsung di kantor kelurahan. Warga dipanggil Pak Lurah menggunakan undangan berupa selembar kertas yang dilipat menjadi empat. Tidak penting bagaimana bentuk surat undangannya, bagi warga desa jika mendapat undangan dari Pak Lurah tentulah sebuah kehormatan. Karakteristik rakyat jelata di daerah saya ketika diomongi sama pimpinan, ya, manggut-manggut dan senyam-senyum saja. Isyarat untuk mengiyakan. Pokoknya “beres”. Bagi yang tidak mau atau tidak sepakat atas nominal ganti rugi, warga harus mengajukan banding di Pengadilan Negeri setempat dan hasilnya sudah bisa ditebak: pasti kalah! Ketika warga yang menolak uang ganti rugi, uang dititipkan di pengadilan. Tanda tangan lalu terima uang. Jadi, mau nggak mau, ya, kudu terima duit.

Uang kompensasi yang didapat warga jumlahnya lebih besar dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Lagi-lagi NJOP menentukan harga tanah (diberi tahu berita “SUMBER WARAS” ) hingga semua masyarakat kecil seperti di kampung saya tahu bahwasanya harga tanah bisa dilihat dari NJOP. Di daerah saya tinggal NJOP tanah masih di kisaran angka Rp14.000 sampai Rp25.000 per meter persegi. Untuk lahan pertanian milik orangtua yang kebetulan terdampak pemanfaatan lahan untuk jalan tol dihargai Rp490.000 per meter persegi oleh pemerintah. Berhubung orangtua saya pemilik tanah dan mungkin pelit, jadi uang yang diterima dari hasil ganti rugi tadi semuanya dibelikan lahan pertanian lagi. Lah, yang tidak pelit apa yang terjadi?

Mobil-mobil baru berseliweran, motor sport terparkir di depan rumah berlantai tanah. Pemandangan yang menarik mata dan membuat iri masayarakat yang tidak terkena dampak jalan tol. Tidak menutup kemungkinan ada yang bertambah istri, atau memilih beli sachetan di lokalisasi. Uang gusuran serasa uang yang didapat dari hadiah pasang togel. Cepat habis, cepat hilang.

Sampai-sampai judi dadu marak, seperti pasar malam. Bandar-bandar dadu dari kecamatan tetangga berdatangan, membuka perjudian di tengah masyarakat yang tiba-tiba kaya dan tiba-tiba uang ganti rugi habis tidak kelihatan rimbanya.

Banyak masyarakat yang terimbas jalan tol awalnya bekerja sebagai petani, ketika lahanya tergusur untuk jalan tol dan mungkin tidak ada pengarahan dari pemerintah, uang habis begitu saja dan lahan pertanian pun sudah tidak ada. Walhasil, selamat bagi pemimpin. Jalan tol bertujuan menggairahkan sektor ekonomi, namun terbukti di awal justru menumbuhkan pengangguran! Memperpanjang jalan tol tidak berimbas kepada panjangnya umur, apalagi panjangnya kemaluan. Mak Erot tetap legend!

TABIK!
Salam KoPeRASi (Korps Pecinta Randa Anak Siji)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *