Hak Angket KPK, DPR Waras?

Setelah dikejutkan oleh terkuaknya korupsi besar-besaran paka proyek KTP-el yang menyeret banyak anggota DPR di dalamnya, publik kembali dikejutkan langkah DPR dalam membuat hak angket dalam penyelidikan KPK.  Sekilas, hak angket bukanlah sebuah hal yang aneh ataupun istimewa, karena itu merupakan hak yang dimiliki oleh DPR, seperti juga hak intepelasi dan hak menyatakan pendapat. Secara prosedural, Hak Angket merupakan kewenangan DPR yang diberikan oleh UUD 1945 melalui Pasal 20a ayat (2) Amandemen ke-2 UUD 1945, bersama dengan hak interpelasi serta hak menyatakan pendapat. Semula, implementasi hak angket diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 8/PUU-VIII/2010 karena merupakan produk UUDS 1950 sehingga tidak sejalan dengan UUD 1945.  Selanjutnya, implementasi Hak Angket DPR mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009  tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (selanjutnya kita sebut UU MD3).

Anehnya, Hak Angket ini dikeluarkan oleh DPR ditujukan kepada lembaga negara, bukan terhadap kebijakan pemerintah. Kembali pada prosedural Hak Angket, telah ditulis jelas dalam Pasal 79 Ayat (3) UU MD3 bahwa Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, jika merujuk pada landasan hukum tersebut, DPR tidak bisa membuat Hak Angket terhadap penyelidikan yang sedang KPK lakukan saat ini.

Usulan atas Hak Angket terhadap KPK bermula ketika dalam rapat kerja Komisi III dengan KPK, yang menolak permintaan untuk memutar rekaman BAP tersangka pemberi keterangan palsu Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Miryam S. Haryani. Miryam mengatakan dirinya mencabut BAP karena ada tekanan dari DPR dan menyebut enam anggota Komisi III menekannya saat ia bersaksi di sidang kasus korupsi KTP-el. Satu-satunya pembukaan BAP pernah terjadi pada kasus Bibit-Chandra dalam kasus Cicak vs Buaya namun hanya diperdengarkan di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) dan lewat perintah pengadilan.

Hak Angket DPR terhadap KPK itu sendiri, apabila kita lihat dari prosesnya, dia sudah tidak bisa lagi dikatakan sah, karena mengalami cacat prosedural dan cacat substansial. Cacat secara prosedural karena dalam mekanisme pengambilan keputusan persetujuan Hak Angket DPR yang dilakukan hanya dengan mendengar penjelasan pengusul, dan kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan secara sepihak oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dari fraksi independen, tanpa dilakukan pengambilan suara terhadap setiap anggota DPR yang hadir dalam paripurna, sangat jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 199 ayat (3) UU MD3. Argumentasi aklamasi sebagai dasar tidak perlunya dilakukan mekanisme pengambilan suara setiap anggota DPR sebagaimana diatur Pasal 199 ayat (3) UU MD3 juga tidak dapat diterima. Hal ini mengingat dalam kenyataannya anggota DPR dari beberapa fraksi saat paripurna tersebut menyatakan penolakan atas usul penggunaan Hak Angket tersebut, yang berarti mekanisme aklamasi tidak tercapai. Sehingga, seharusnya wajib dilakukan voting untuk setiap anggota DPR. Dan cacat secara substansial karena sudah jelas, KPK bukan lembaga pemerintah, ia merupakan lembaga negara yang independen, sehingga angket DPR yang diberikan kepada KPK sangat tidak tepat.

KPK

KPK merupakan lembaga yang mengkhususkan diri pada penyelidikan kasus-kasus korupsi, ia merupakan lembaga penegak hukum, bukan lembaga eksekutif. Sedangkan obyek dari Hak Angket adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif. Dari sini sudah jelas, tidak ada hubungannya sama sekali antara hak angket dengan KPK. Di sisi lain, dalam sebuah lembaga penegak hukum, ada prinsip yang harus selalu dipegang teguh, yaitu prinsip independensi. Dalam prinsip ini, penegakan hukum merupakan wewenang penuh dari lembaga penegak hukum itu sendiri, serta harus bersih dari intervensi lembaga manapun. Tindakan ikut campur yang dilakukan oleh DPR melalui hak angketnya, sudah jelas akan menciderai prinsip independensi ini.

Salah satu tujuan Hak Angket yang dibuat DPR adalah membuka rekaman penyelidikan kasus yang sedang dilakukan oleh KPK. Dalam hal ini apabila KK menolak untuk memberikan dan membuka data penyelidikan, itu sangat dibenarkan. Sebab dokumen penyelidikan hanya dapat dibuka di persidangan. Di luar itu, akan ada sanksi administratif, etik, dan pidana apabila data penyelidikan dibuka tidak pada tempatnya. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), data penyelidikan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum dikategorikan sebagai informasi yang rahasia. Informasi itu dikecualikan dari sistem keterbukaan informasi publik. Ketentuan Pasal 17 UU No 14/2008 dengan tegas menyatakan demikian. Sebab, apabila dibuka, maka dapat menghambat proses penegakan hukum, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana. Termasuk yang tidak boleh dibuka adalah informasi terkait identitas informan, pelapor, dan saksi yang mengetahui adanya tindak pidana. Informasi-informasi itu dapat dibuka kepada publik hanya dalam persidangan di pengadilan.

Kesimpulan yang dapat saya tarik dari hal ini adalah, DPR melakukan manuver-manuver politik dalam usaha menganggu kinerja dari KPK. Penggunaan Hak Angket dengan landasan ingin mengawasi kinerja KPK yang dirasa tak tersentuh juga tidak bisa dibenarkan. Secara prosedural dan substansial sudah cacat, apabila DPR besikukuh meneruskan Hak Angket tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *